DESA KORIPAN KEC.SUSUKAN KAB. SEMARANG

: Jln. Peltu Soebowo Soepangat Km 07. Desa Koripan. Kode Pos 50777 | : - | : pemdesakoripan@gmail.com

  

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN SUSUKAN

KEPALA DESA KORIPAN

Alamat : Jln Peltu Soebowo - Soepangat Km.07 Kode Pos  50777

KEPUTUSAN KEPALA DESA KORIPAN

NOMOR  412.6/ 01/2016

TENTANG

           PENETAPAN TIM  PENGELOLA DANA TRANSFER  DESA KORIPAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2016

 

KEPALA DESA KORIPAN,

                                          Menimbang  :  a.  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  pelaksanaan kegiatan  dan tertib administrasi,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban keuangan   yang bersumber dari Dana Transfer Dana Desa, Alokasi Dana          Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun  2016, perlu dibuat Panitia Pelaksana ;

                           b.  bahwa   sehubungan  dengan   hal   tersebut   diatas,  perlu ditetapkan dengan  Keputusan  Kepala  Desa  Koripan

   Mengingat       :    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.       Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 1652);

3.       Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

4.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

5.       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.       Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.       Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.       Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14.    Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15.    Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

17.    Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

18.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

20.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

21.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

23.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

24.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

25.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

26.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa;

27.     Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

28.     Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

29.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A  Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

30.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11  Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

31.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 14);

32.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 16) ;

33.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

34.    Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);

35.    Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014  Nomor 90);

36.    Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015  Nomor 1);

37.     Peraturan Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan ,Pengesahan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa Koripan ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 1);

38.     Peraturan Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susukan Tata Kerja Perangkat Desa Koripan(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 2):

39.     Peraturan Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 3);

40.     Peraturan Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten  Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2012 – 2018 ;

41.     Peraturan Desa Koripan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015;

42.     Peraturan Desa Koripan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan         :

KESATU            :    Menunjuk Nama  Pengelola Keuangan Desa tersebut pada kolom dua,  pekerjaan pada kolom tiga dan jabatan pada kolom empat sebagaimana  Lampiran Keputusan ini.

KEDUA                :    Tugas-tugas sebagaimana diktum kesatu adalah sebagai berikut :

                  

                   KEPALA DESA :

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mempunyai kewenangan  :

a.    menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b.   menetapkan PTPKD;

c.    menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d.   menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;dan

e.    melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

  PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa terdiri dari

a.   Sekretaris Desa.

b.  Kepala Seksi;dan

c.   Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan mempunyai tugas ;

a.    menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b.   menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

c.    menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;dan

d.   melakukan verifikasi terhadap bulti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

 Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dan mempunyai tugas;

a.    menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b.   melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan didalam APBDesa;

c.    melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

d.   mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e.    melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;dan

f.     menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

   Bendahara dijabat oleh staf  pada Urusan Keuangan dan mempunyai tugas : Menerima, menyimpan,meyetorkan/membayar, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan      desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

 

                               KETIGA       :   Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini maka Keputusan       

                Kepala  Desa Nomor: 02 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku .

  KEEMPAT   :  Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

 kepada  APB Desa Koripan dari Dana Transfer  Alokasi Desa Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Semarang    Tahun 2016 .

KELIMA     : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana   mestinya

                                                         KEENAM     : Keputusan ini barlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                                                          Ditetapkan di Koripan

                                                                          pada tanggal  05 Januari  2016

                                                                          KEPALA DESA KORIPAN,

 

 

                                                                                  H.SUTARTO

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1.   Camat Susukan.

2.   Ketua BPD.

3.   Yang bersangkutan.

ALBUM